Harian Mediasi.Com-Tulang Bawang, 6 April 2025 — Panen raya tahun ini membawa tantangan tersendiri bagi petani dan pelaku usaha gabah di Tulang Bawang dan Mesuji. Meski hasil panen melimpah, serapan dari BULOG sangat terbatas, sementara distribusi keluar daerah juga masih dibatasi. Akibatnya, gabah menumpuk, harga anjlok, dan banyak penggilingan padi kesulitan operasional.
Situasi ini dibahas dalam musyawarah terbuka yang digelar DPC PERPADI Tulang Bawang, Minggu (6/4) di Pasar Ipil, Kampung Wono Agung, Kecamatan Rawajitu Selatan. Acara dihadiri oleh Ketua DPC PERPADI Tulang Bawang (H. Asnawi), Ketua DPC PERPADI Mesuji, Sekretaris DPD PERPADI Lampung (Bp. Supriyadi), perwakilan Gapoktan, pemilik penggilingan, mitra makloon, serta agen gabah dan penimbang. Total peserta: 32 orang.
Pembayaran Lambat, Distribusi Terkendala, Gabah Tak Tertampung
H. Asnawi menyampaikan bahwa dari 20 penggilingan mitra BULOG di Tulang Bawang dan Mesuji, sebagian besar belum menerima pembayaran jasa penggilingan secara penuh — baru sekitar 25% yang cair. “Kalau tidak segera ditangani, ini bisa mengganggu jalannya usaha. Modal usaha tertahan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Sdr. Budi, agen gabah dari Mesuji, mengeluhkan banyaknya gabah petani yang tak tertampung karena penjualan ke luar daerah dibatasi. “Kalau kami beli dengan harga pemerintah, kami rugi. Tapi kalau beli pakai harga pasar, takut melanggar aturan,” ujarnya.
Keluhan juga datang dari H. Yusuf, pengusaha penggilingan dari Tulang Bawang. Ia menyebut gabah yang datang ke penggilingan sering kali tidak sesuai standar mutu, sementara pembayaran jasa penggilingan dari BULOG lambat cair. “Beban operasional terus jalan, tapi pemasukan tertahan. Ini bikin kami kelabakan,” katanya.Langkah dan Usulan PERPADI
Dalam musyawarah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris DPD PERPADI Lampung, Bp. Supriyadi, forum menyepakati tiga langkah penting yang disampaikan oleh Suguntur, S.H., Ketua Bidang Advokasi PERPADI Tulang Bawang:
1. Segera berkoordinasi dengan BULOG dan pemerintah (pemda/pemprov) untuk mendorong percepatan pembayaran jasa makloon ke penggilingan mitra.
2. Meminta rekomendasi dari pemerintah (pemda/pemprov) agar gabah bisa didistribusikan ke luar daerah secara terbatas, demi mengurangi penumpukan dan menstabilkan harga di tingkat petani.
3. Mengusulkan kebijakan penyesuaian darurat kepada pemda, karena daya serap BULOG yang terbatas (diperkirakan hanya mampu menyerap 10%) bisa berakibat fatal jika tidak segera ada solusi. Petani dan pelaku usaha di hilir berisiko rugi besar.
PERPADI Siap Kawal Solusi Bersama
Forum ini menegaskan komitmen PERPADI untuk terus menjadi jembatan antara petani, pengusaha, dan pemerintah. Sekretaris DPD PERPADI Lampung, Supriyadi, menutup musyawarah dengan menekankan pentingnya tindakan cepat. “Jangan tunggu gabah rusak atau petani makin merugi, karena sistem distribusi, regulasi, dan dukungan teknis belum siap di lapangan. PERPADI pun memastikan akan terus mengawal aspirasi ini ke tingkat provinsi dan pusat.(Hm)